Pertemuan PGRI dan Wapres. Bahas Guru Honorer Agar Segera Diangkat PNS/PPPK
Agenda Pertemuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari Rabu (22/1/2020) kemarin, yaitu membahas permasalahan pengajar honorer hingga sistem zonasi
Agenda Pertemuan Persatuan Pengajar Republik Indonesia (PGRI) bertemu Wapres Ma'ruf Amin pada Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari Rabu (22/1) kemarin, yaitu membahas perseteruan guru honorer sampai sistem zonasi
Dilansir dari detik.com, Rabu (22/1/2020), Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut melaporkan persoalan guru honorer. Unifah meminta untuk tenaga honorer K2 yang sudah lulus tes, agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Konflik guru honorer yang telah tes & lulus itu agar segera diangkat menjadi PNS/P3K agar kita mampu move on kepada rekrutmen yg baru," ujar Unifah.
Ketua Umum PGRI pula meminta soal guru honorer yang non Kategori agar diberikan kesempatan buat mengikuti tes P3K. Sehingga pengajar honorer memiliki kesempatan buat sebagai Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja (P3K).
"Dan pula wajib diberi kesempatan bukan hanya honorer K2 tapi honorer non K yg memenuhi kondisi sesama PPPK silahkan dites dan kami memahami bahwa kualitas itu nir sanggup ditawar. Tapi menaruh kesempatan kepada mereka," tandas Unifah.
Selain bahas soal guru honorer pertemuan PGRI & Wapres jua membahas sistem zonasi
"Kami consernnya terhadap pengajar & bagai mana kita menyelaraskan antara apa yang terjadi di lapangan & policy yg sekarang pemerintah lakukan. Tadi yang menarik ditanya bagaimana pandangan PGRI soal zonasi," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Ma'ruf.
Unifah meminta supaya sistem zonasi di setiap wilayah disesuaikan menggunakan kebutuhan masing-masing. Seperti faktor geografis, penyebaran sekolah hingga prestasi anak didik.
"Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi nir disamaratakan dengan kebijakan pemerintah. Karena banyak sekali faktor geografis dan pendorong prestasi anak, penyebaran sekolah, dan lain sebagainya agar wilayah diberikan lebih banyak wewenang buat mengatur supaya yang dianggap dengan persamaan, pemerataan dan kualitas itu bisa didorong beserta," pungkasnya.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga mengusulkan adanya rapikan kelola guru. Ia meminta dalam sistem rekrutmen adanya sentralisasi sebagian. Menurutnya perlu ada baku spesifik buat mempertinggi kualitas pengajar.
"Kemudian tentang pengelolaan guru, kami mendorong sebagian sentralisasi kewenangan tata kelola pengajar. Kenapa nggak bilang semuanya? Karena pemerintah pisat pula bakal kerepotan jikalau terpusat. Tapi sentralisasi itu sangat diharapkan supaya rekrutmen guru buat menjaga apa yang dianggap potensi, karakter itu menrekrutmen berbasis data dan kebutuhan itu memang wajib dilakukan pada pusat," ujar Unifah Rosyidi.
Lalu, PGRI pula mengusulkan agar ada penilaian pada contoh pembagian kewenangan pada pendidikan. Menurutnya sine qua non penyesuaian antara contoh pendidikan pada setiap kabupaten kota.
"Kemudian supaya dievaluasi kembali contoh pembagian wewenang SD, SMP pada kabupaten/kota. SMA/SMK pada provinsi, itu menyebabkan segregasi. Kadang satu wilayah merasa itu wewenang saya padahal ada kasus pada sekolahnya. Yang wajib dibagi merupakan fungsi-fungsinya. Tapi bukan diputus dari tingkatkan. Kita wajib mengevaluasi balik contoh pembagian wewenang pada pendidikan," ucapnya.
Sumber: Detik.Com
0 Response to "Pertemuan PGRI dan Wapres. Bahas Guru Honorer Agar Segera Diangkat PNS/PPPK"
Posting Komentar