DPR RI Minta Kemendibud Prioritaskan Penyelesaian Masalah Guru Honorer dan Lakukan Terobosan
Konflik pengajar sebagai hal mendasar yang harus segera diselesaikan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Konflik guru menjadi hal fundamental yg harus segera diselesaikan sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mempunyai aneka macam macam terobosan dan taktik dalam usaha menaikkan mutu pendidikan di Indonesia ke depan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Deputi bidang SDM Aparatur Kemen PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri & Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait agenda pembahasan rencana pengelolaan guru ke depan.
Rapat yang digelar pada Ruang Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, berlangsung secara fisik dan impian itupula membahas konflik terkait kebutuhan, kekurangan, pembinaan guru, penyelesaian masalah pengajar Honorer K2 dan non kategoi.
?Beberapa acara inovatif yang sudah disampaikan Dirjen GTK merupakan acara Pengajar Penggerak, transformasi PPG, dan desain baru tunjangan profesi guru. Meski begitu, menggunakan berbagai macam planning ini, pertarungan fundamental terkait manajemen guru belum selesai, diantaranya soal kekuarangan pengajar, guru honorer dengan pendapatan yang kurang layak, serta ketidakjelasan kasus pengajar honorer K2. Ini harus kita prioritaskan,? Ujarnya. DIkutip dari beritalima.Com
Ia menambahkan perlu terdapat mekanisme untuk mengapresiasi pengajar yg sudah mengabdi selama puluhan tahun.
?Kami mengerti Kemendikbud mengutamakan kualitas dengan merekrut guru lulusan terbaik dan nilai ujian tertinggi tapi harus juga dipikirkan kompensasi dan penghargaan buat guru honorer yang sudah usang mengabdi tetapi belum bisa lolos seleksi,? Tuturnya.
Iwan Syahril selaku Dirjen GTK Kemendikbud menyampaikan, 2020-2021 ini, Indonesia diprediksi kekurangan lebih kurang 960.000 pengajar. Oleh karena itu, perekrutan energi pengajar tidak boleh sembarangan. Guru perlu status kepegawaian yang jelas dan kualitas yg baik.
?Guru honorer akan kami beri kesempatan mengikuti tes CPNS juga P3K. Mereka yg terdaftar di dapodik & lulusan PPG yang berminat boleh ujian ini, dan kita bantu dengan bahan persiapan ujian. Ada kesempatan mengulang hingga tiga kali bila belum berhasil,? Tutupnya.
Sumber: Beritalima.Com
0 Response to "DPR RI Minta Kemendibud Prioritaskan Penyelesaian Masalah Guru Honorer dan Lakukan Terobosan"
Posting Komentar